SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menyoroti kecilnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari aktivitas alur sungai di wilayah tersebut. Berdasarkan data KSOP, pendapatan dari sektor ini hanya mencapai sekitar Rp395 miliar per tahun, angka yang dinilai tidak sebanding dengan tingginya aktivitas logistik di Sungai Mahakam.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menjelaskan bahwa Sungai Mahakam merupakan jalur penghubung utama bagi pergerakan industri, mulai dari tongkang batu bara, minyak sawit, hingga berbagai kebutuhan logistik lainnya.
Namun, besarnya aktivitas tersebut belum tercermin dalam kontribusi pendapatan negara.
“Mahakam itu urat nadi ekonomi Kaltim, tapi penerimaannya hanya Rp395 miliar. Itu jauh dari ideal,” ucapnya.
Ananda menilai optimalisasi alur sungai dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat struktur keuangan daerah, terutama di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh terus-menerus bergantung pada dukungan pusat dalam pembiayaan pembangunan.
“Kalau pendapatan daerah meningkat, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa lebih terpenuhi, dan pembangunan infrastruktur bisa menjangkau kawasan yang lebih luas,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk memperkuat koordinasi dengan KSOP, Pelindo, dan Perusda MBS. Menurutnya, potensi alur sungai tidak boleh hanya berfungsi sebagai jalur lalu lintas industri, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
“Mahakam punya potensi besar. Jika tidak ada gebrakan baru, penerimaannya akan tetap segitu-segitu saja,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
