SAMARINDA — Meski kebutuhan dokter spesialis di Kalimantan Timur kian mendesak, proses pemenuhannya masih berjalan lamban. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai ada dua hambatan utama: sistem rekrutmen yang berbelit serta minat tenaga medis yang tak sebanding dengan kebutuhan lapangan.
Menurut Andi, realitas ini semakin terasa di daerah pedalaman dan kawasan 3T, di mana layanan kesehatan justru paling terbatas.
“Kuota sudah dibuka, tapi jumlah pendaftar jauh dari harapan. Padahal rasio kebutuhan per wilayah jelas menunjukkan kekurangan yang akut,” ungkapnya, Rabu (2/7/2025).
Ia menjelaskan, proses perekrutan dokter spesialis tidak sederhana. Selain harus menyesuaikan formasi ASN yang diatur pusat, ada pula regulasi antarinstansi yang kerap tumpang tindih. Situasi ini membuat daerah sulit bergerak cepat.
“Kalau sistemnya berbelit, wajar kalau banyak tenaga medis lebih memilih jalur lain. Kita tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme administratif,” tambahnya.
Andi menggarisbawahi perlunya terobosan baru, salah satunya rekrutmen berbasis asal daerah. Ia mencontohkan, mahasiswa kedokteran yang berasal dari kawasan terpencil seharusnya diberi peluang khusus, karena umumnya mereka memiliki komitmen untuk kembali mengabdi di tempat asalnya.
“Kalau anak daerah diberi kesempatan sejak awal, peluang mereka pulang kampung dan menetap sebagai tenaga medis jauh lebih besar. Itu yang sekarang belum digarap maksimal,” jelasnya.
Ironisnya, meski ada tambahan formasi untuk wilayah terpencil tahun lalu, jumlah pendaftar justru menurun. Bagi Andi, hal ini menunjukkan bahwa strategi yang dipakai pemerintah belum tepat sasaran.
“Bisa jadi karena sosialisasi yang minim, atau insentifnya memang tidak menarik. Kalau mau serius, harus ada jaminan karier, fasilitas, bahkan keamanan, agar mereka tertarik,” tegasnya.
Ia mendorong agar kebijakan rekrutmen dokter spesialis disusun secara lintas sektor, melibatkan pemerintah pusat, daerah, kampus, hingga asosiasi profesi.
“Kesehatan bukan hanya soal bangun rumah sakit, tapi soal ketersediaan SDM. Tanpa dokter spesialis, fasilitas sehebat apa pun tidak akan bermanfaat,” tandasnya.
DPRD Kaltim, lanjutnya, akan terus menekan pemerintah agar strategi rekrutmen lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah. Tujuannya jelas: menghadirkan layanan medis yang merata, tidak hanya di kota besar, tapi hingga pelosok Kalimantan Timur.
Baca juga :
