Samarinda — Program BPJS Kesehatan yang digadang sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin hak kesehatan rakyat, dinilai belum benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan ada jurang lebar antara janji layanan dan kenyataan di lapangan.
Menurut Sigit, pencapaian kepesertaan dan target administratif tidak otomatis mencerminkan kualitas layanan. “Rasanya kita cuma fokus pada statistik. Layanan nyata di lapangan? Itu cerita lain,” ujarnya, Rabu (16/7/2025).
Ia menceritakan pengalamannya berobat di klinik swasta yang langsung memberikan pemeriksaan cepat dan obat, meski harus membayar pribadi. Sementara itu, pasien BPJS di rumah sakit umum sering menghadapi antrean panjang dan prosedur berbelit.
“Bayangkan, di rumah sakit umum pasien BPJS harus menunggu lama, prosedur berbelit, berbeda perlakuannya. Sedangkan di klinik swasta, semua langsung ditangani. Ini menunjukkan ada masalah sistemik,” jelasnya.
Sigit menilai fenomena ini juga terlihat di banyak program publik lain, mulai dari beasiswa hingga perekrutan tenaga kerja kontrak (P3K), yang lebih menekankan angka capaian ketimbang dampak nyata.
“Target tercapai, laporan bagus, tapi apakah rakyat benar-benar merasakan manfaatnya? Apakah pelayanan publik membaik?” katanya retoris.
Ia juga menyoroti ketidaksetaraan antara peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di rumah sakit swasta. Meskipun iuran sama, kelas layanan tetap berbeda. Sigit mendorong agar rumah sakit swasta diberi ruang lebih besar untuk menangani pasien BPJS demi pemerataan dan peningkatan mutu layanan.
“Kalau swasta bisa bantu, kenapa tidak? Ini soal memberikan pilihan dan memperbaiki pengalaman pasien,” tegasnya.
Sigit menekankan, DPRD Kaltim akan terus mendorong evaluasi berbasis kualitas, bukan hanya angka. “Gratis itu penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana rakyat diperlakukan dengan hormat. Itu esensi pelayanan,” pungkasnya.
Baca juga :
