SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintah pusat dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak, mulai mendapat sorotan dari berbagai daerah. Salah satunya datang dari Provinsi Kalimantan Timur melalui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.
Andi menyampaikan kritik konstruktif terhadap implementasi program tersebut, khususnya terkait kesenjangan geografis dan ekonomi antarwilayah. Ia menilai bahwa kondisi di Kalimantan Timur, terutama terkait harga bahan pokok yang cenderung lebih tinggi dibanding wilayah lain seperti Pulau Jawa, perlu menjadi pertimbangan utama.
“Biaya pelaksanaan MBG di Kaltim tentu tidak bisa disamakan dengan Pulau Jawa. Jika pendekatannya tetap seragam, maka keberhasilan program ini di daerah seperti kami akan sulit tercapai,” tegasnya.
Menurut Andi, perlu ada formula khusus yang mempertimbangkan realitas lokal agar program MBG benar-benar efektif dan berkelanjutan di luar Jawa.
“Program ini sangat positif, tapi realitanya harga bahan pokok di Kaltim lebih mahal. Jadi, tidak bisa disamaratakan anggarannya,” jelasnya.
Program MBG saat ini masih dalam tahap uji coba di sejumlah daerah. Namun, Andi menilai bahwa pendekatan dengan satu skema nasional terbukti kurang efektif. Jika pelaksanaannya dipaksakan mengikuti pola pusat tanpa penyesuaian, program ini berisiko tidak berjalan maksimal.
“Eksekusinya harus menyesuaikan kondisi lapangan. Kalau hanya meniru konsep pusat, belum tentu bisa diterapkan dengan baik di sini,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah untuk menyusun skema pelaksanaan MBG yang lebih adaptif. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan kebijakan nasional untuk beradaptasi dengan tantangan lokal.
“Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh siswa bisa menerima manfaat. Jadi, pelaksanaan di daerah harus realistis, bukan sekadar formalitas kebijakan,” pungkasnya.
Baca juga :
