SAMARINDA – Kabar baik datang dari sektor perhotelan tanah air. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mencabut larangan penggunaan hotel sebagai lokasi penyelenggaraan rapat dan kegiatan instansi pemerintah. Kebijakan ini disambut hangat oleh berbagai kalangan, termasuk DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan dukungannya terhadap keputusan tersebut. Ia menilai langkah Kemendagri sebagai respons nyata terhadap keluhan pelaku usaha perhotelan yang selama ini terdampak langsung oleh kebijakan pembatasan.
“Pemerintah pusat kini memberikan kelonggaran bagi instansi untuk kembali menggelar kegiatan di hotel. Ini adalah bentuk kepekaan terhadap realita di lapangan, di mana banyak pelaku usaha hotel kehilangan pasar utama mereka,” ujar Sarkowi pada 20 Juni 2025.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
Menurutnya, meskipun larangan sebelumnya dimaksudkan untuk efisiensi anggaran negara, dampaknya justru menimbulkan tekanan berat, terutama bagi hotel-hotel yang selama ini sangat bergantung pada kerja sama dengan instansi pemerintah.
Kini, dengan dibukanya kembali ruang kerja sama antara lembaga pemerintah dan pelaku usaha hotel, Sarkowi mendorong agar kedua pihak segera membentuk pola kemitraan baru yang fleksibel dan saling menguntungkan.
“Paket kegiatan, tarif, hingga skema layanan bisa dibicarakan secara terbuka. Intinya, pelaku usaha harus adaptif dengan kemampuan belanja instansi agar kemitraan berjalan efektif,” jelasnya.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
Namun demikian, Sarkowi mengingatkan bahwa kebijakan ini harus digunakan secara bijak. Kegiatan di hotel bukan hanya soal anggaran yang berputar, tetapi juga harus menciptakan ruang kerja yang kondusif, representatif, dan produktif.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor usaha lokal harus terus diperkuat. Dengan demikian, keberlanjutan ekonomi daerah bisa tumbuh dari kemitraan yang sehat, transparan, dan saling percaya.
“Kita ingin ini menjadi win-win solution. Bukan hanya soal transaksi ekonomi, tapi juga bagaimana menghadirkan efek berganda bagi pemulihan dan pemberdayaan ekonomi daerah,” pungkas Sarkowi.
