SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah hulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya Kembang Janggut, Tabang, dan Kenohan. Ia menilai daerah-daerah tersebut kerap terpinggirkan dari prioritas pembangunan, padahal aktivitas warga di sana cukup tinggi.
“Bukan hanya soal jalan rusak saja, tapi bagaimana masyarakat bisa beraktivitas tanpa terhambat,” ujar Salehuddin, Rabu (11/6/2025).
Salehuddin menyayangkan minimnya realisasi anggaran untuk peninggian jalan dalam APBD Kukar 2025. Dari rencana semula sebesar Rp50 miliar, hanya Rp20 miliar yang akhirnya dialokasikan. Ia menilai kondisi ini akan berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas infrastruktur, terutama di daerah-daerah pedalaman.
Selain kondisi jalan yang rusak, Salehuddin juga menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat pada transportasi feri untuk melintasi sungai sebagai jalur utama antarwilayah. Menurutnya, hal ini tidak efisien dan turut memperbesar biaya logistik.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk, akhirnya harga barang juga ikut naik,” jelasnya.
Melihat tantangan yang dihadapi masyarakat Kukar, terutama di wilayah hulu, Salehuddin mendorong Pemprov Kaltim untuk lebih aktif berkoordinasi dengan Pemkab Kukar dalam menyusun program infrastruktur yang lebih merata.
“Pemerataan itu bukan hanya slogan, ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar mendapatkan hak pembangunan yang sama,” tegas legislator dari dapil Kukar tersebut.
Ia menilai pendekatan lintas sektor dan jangka panjang sangat diperlukan agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah pesisir atau perkotaan.
Baca juga :
