Samarinda – Kutai Kartanegara kini jadi sorotan bukan karena minyak atau batu bara, melainkan potensi pasir silika yang diperkirakan mencapai 2 miliar ton di kawasan Danau Mahakam Kaskade—Semayang, Melintang, hingga Jempang. Material ini dijuluki “emas putih” karena menjadi komponen vital industri semikonduktor dan teknologi modern.
Namun di balik prospek itu, muncul peringatan dari DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi I, Salehuddin, mengingatkan agar pengelolaan tambang silika tidak mengulang kesalahan masa lalu yang ditinggalkan industri ekstraktif.
“Pertambangan bukan hanya urusan investasi. Ia menyangkut hidup masyarakat, ekosistem, dan masa depan generasi mendatang,” tegas Salehuddin dalam rapat, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, silika memang menjanjikan peluang besar: lapangan kerja, peningkatan PAD, hingga posisi Kaltim dalam rantai pasok industri global. Tetapi semua itu hanya bisa terwujud jika tata kelola dilakukan dengan transparan, inklusif, dan berkeadilan.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga pengawasan. “Kalau dikelola secara benar, manfaatnya akan dirasakan luas. Tapi kalau eksklusif, yang rugi justru rakyat sekitar,” ujarnya.
Isu legalitas juga menjadi sorotan. Salehuddin meminta agar seluruh tahapan—dari studi kelayakan hingga perizinan—berjalan sesuai aturan dan terbuka. “Jangan ada celah hukum yang dimanfaatkan,” katanya.
Peringatan ini lahir dari pengalaman panjang Kaltim yang kerap ditinggalkan lubang tambang, pencemaran sungai, dan hilangnya ruang hidup masyarakat lokal. Ia berharap, di tengah peluang besar menjadikan silika sebagai fondasi ekonomi digital, sejarah kelam itu tidak terulang.
“Ini momentum penting. Kita bisa menjadikan tambang silika sebagai contoh praktik pertambangan yang adil, ramah lingkungan, dan berpihak pada rakyat. Jangan sampai kesempatan emas ini terbuang sia-sia,” pungkasnya.
Baca juga :
