SAMARINDA — Pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengelola belanja publik.
Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, menegaskan penyesuaian fiskal tersebut tidak boleh berdampak pada terganggunya layanan dasar bagi masyarakat.
Menurut Hassanuddin, kondisi fiskal yang semakin ketat menuntut pengelolaan program secara terarah agar kebijakan daerah tetap berjalan stabil. Ia menekankan pengetatan belanja harus dilakukan dengan tetap menjaga kebutuhan prioritas.
“Kalau ada pengurangan dari pusat, otomatis daerah harus menata ulang belanjanya. Yang penting, jangan sampai masyarakat dirugikan,” jelasnya.
Ia menyebut tantangan terbesar bukan sekadar menyesuaikan angka anggaran, tetapi memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat nyata. Karena itu, pemerintah daerah perlu memilah program yang bersifat mendesak dan yang masih dapat ditunda.
“Program prioritas tidak boleh terganggu. Penentuan skala prioritas harus objektif dan terukur,” tegasnya.
Hassanuddin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses refocusing anggaran. Menurutnya, DPRD tetap membuka ruang pembahasan agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Setiap langkah harus jelas dasarnya. Bukan asal geser atau potong, tapi melalui kajian yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
