SAMARINDA — Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa persoalan banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Kalimantan Timur memerlukan penanganan jauh lebih serius dan terencana. Ia menilai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum memberikan dampak nyata bagi pengendalian banjir.
Menurut Hasanuddin, salah satu akar persoalan banjir yang tak kunjung teratasi adalah infrastruktur pengendalian air yang sudah tua dan tidak lagi relevan dengan kondisi daerah saat ini.
Tingginya intensitas hujan serta karakter wilayah Kaltim yang dipenuhi aliran sungai membuat fasilitas lama tersebut tidak mampu berfungsi optimal.
“Penampungan dan saluran air yang kita miliki sebagian besar adalah infrastruktur lama. Sudah saatnya ditambah dan diperbarui,” ucapnya.
Hamas menjelaskan, pengoperasian pintu air di sejumlah titik kerap tidak efektif. Saat hujan deras dan pintu ditutup, air dengan mudah meluap. Sebaliknya, ketika pintu dibuka, wilayah lain justru terendam banjir.
“Kalau hujan, air naik. Pintu dibuka banjir, sungai pasang juga banjir. Ini menunjukkan perlunya rekonstruksi total,” tegasnya.
Ia menilai penanganan yang selama ini dilakukan pemerintah masih bersifat parsial sehingga tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir dari hulu hingga hilir. Perbaikan yang tidak merata justru berpotensi memindahkan titik banjir ke kawasan lain.
“Penanganan harus menyeluruh. Hulu dibenahi, hilir juga harus dibenahi,” jelasnya.
Selain itu, Hamas mendorong adanya koordinasi terpadu antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Semua pihak perlu duduk bersama dan menyatukan strategi supaya persoalan ini bisa tuntas,” tambahnya.
Ia menegaskan, banjir di Kaltim tidak lagi bisa diselesaikan dengan langkah-langkah kecil dan terpisah. Pemerintah diminta segera mengambil kebijakan besar yang berkelanjutan dan komprehensif agar banjir tidak terus menjadi ancaman tahunan bagi masyarakat. (An/Adv/DPRDKaltim)
