• Pariwara
  • DPRD Kaltim Desak Pemerataan Tenaga Medis di Pedalaman
Pariwara

DPRD Kaltim Desak Pemerataan Tenaga Medis di Pedalaman

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya, menyoroti defisit ribuan tenaga medis dan mendesak pemerataan layanan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra. (Foto : Humas DPRD Kaltim)

SAMARINDA – Persoalan kekurangan tenaga kesehatan di Kalimantan Timur kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti minimnya jumlah tenaga medis, terutama di kawasan pedalaman yang hingga kini masih sulit dijangkau.

Berdasarkan data yang dikumpulkannya, kebutuhan tenaga medis di Kaltim diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang. Namun, jumlah yang tersedia di lapangan baru mencukupi separuh dari angka ideal tersebut.

“Di banyak daerah, dokter maupun tenaga kesehatan lain masih jauh dari cukup. Standar ideal satu dokter melayani seribu penduduk masih sulit diwujudkan di beberapa wilayah,” ungkap Andi, Senin (1/7/2025).

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar hitungan angka, melainkan menyangkut keadilan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Ketimpangan distribusi membuat masyarakat di wilayah terpencil mengalami kesulitan serius dalam mengakses layanan dasar.

“Warga di pelosok harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan medis sederhana. Ini jelas tidak adil, dan negara harus hadir memberikan solusi,” tegas politisi muda tersebut.

Ia mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk merumuskan kebijakan strategis, termasuk memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di wilayah tertinggal.

“Krisis ini tak bisa diatasi dengan langkah parsial. Harus ada komitmen bersama, mulai dari anggaran, pemberian insentif, hingga perbaikan sistem distribusi tenaga medis,” jelasnya.

Andi juga mengingatkan bahwa tanpa kebijakan konkret, ketimpangan layanan kesehatan hanya akan semakin memperlebar jarak antara masyarakat kota dan desa.

“Jangan sampai daerah terpencil semakin tertinggal hanya karena kekurangan tenaga medis. Layanan kesehatan adalah hak semua warga, bukan sebuah privilese,” pungkasnya.

Baca juga :

Picture of DPRD Kaltim
DPRD Kaltim
Artikel kerja sama DPRD Kaltim dengan ProPublika.id.
Bagikan
Berikan Komentar