Banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di Kalimantan Timur namun masih menggunakan pelat nomor luar daerah, seperti pelat B dari DKI Jakarta, menjadi sorotan DPRD Kaltim. Praktik ini dinilai merugikan daerah karena potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) tidak masuk ke kas Provinsi Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, meminta pemilik kendaraan, termasuk perusahaan, segera melakukan balik nama agar kendaraan mereka terdaftar dengan pelat KT. Menurutnya, langkah ini penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jika kendaraan masih menggunakan pelat luar daerah seperti B, maka pajaknya dibayarkan ke Jakarta, padahal kendaraan itu beroperasi dan memanfaatkan jalan-jalan di Kalimantan Timur,” terang Guntur, Rabu (2/7/2025).
Ia menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendanaan utama untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan. Karena itu, ia berharap kesadaran kolektif dari masyarakat dan pelaku usaha.
“Kami berharap mereka segera melakukan balik nama kendaraan agar terdaftar dengan pelat KT. Pajak kendaraan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, dan itu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu, Guntur juga menyoroti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung. Menurutnya, program ini sangat efektif mendorong wajib pajak melunasi tunggakan tanpa dikenai denda.
“Program pemutihan ini sangat positif karena memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan yang menunggak bertahun-tahun untuk melunasi pajak tanpa denda. Ini jelas mendorong peningkatan PAD,” tandasnya.
Baca juga :
