BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Kalimantan Timur bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, melakukan kunjungan kerja ke Hotel Royal Suite Balikpapan pada Kamis (15/5/2025), guna memantau langsung pengelolaan aset milik Pemprov Kaltim yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.
Kunjungan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pemanfaatan aset daerah yang dinilai tidak berjalan sesuai perjanjian. Hotel tersebut sebelumnya merupakan guest house milik Pemprov yang kemudian dialihfungsikan menjadi hotel melalui skema kerja sama.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menilai telah terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontrak oleh pihak mitra pengelola. Ia menyebut ada indikasi penyalahgunaan aset serta perubahan fungsi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
“Kontrak yang berlaku sudah wanprestasi. Ada kewajiban mitra yang tidak ditunaikan selama bertahun-tahun. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Ia juga meminta BPKAD Kaltim menyusun langkah konkret untuk mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk kemungkinan audit ulang atau investigasi oleh BPK/BPKP.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menambahkan bahwa manajemen hotel belum menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajiban kepada pemerintah daerah.
“Jika masih ingin melanjutkan kerja sama, mitra swasta harus duduk bersama pemerintah. Namun jika tidak ada penyelesaian, maka kontrak harus dihentikan dan aset segera diamankan,” ujarnya.
Komisi I turut meminta Pemprov Kaltim menggandeng kejaksaan untuk mendalami persoalan ini agar pengelolaan aset tidak merugikan daerah.
Kunjungan ini mempertegas komitmen DPRD Kaltim dalam menjaga integritas dan keberlanjutan pengelolaan aset milik daerah secara transparan dan akuntabel.
Baca juga :
