SAMARINDA – Program bantuan pendidikan tinggi “GratisPol” yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dinilai belum berjalan optimal. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut bahwa hambatan utama terletak pada persoalan kewenangan antara daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, bantuan untuk SMA/SMK relatif lebih mudah karena kewenangannya berada di tangan provinsi. Namun ketika menyasar lembaga pendidikan tinggi, regulasi pusat menjadi faktor pembatas.
“Banyak perguruan tinggi ada di bawah naungan kementerian, sehingga provinsi tidak bisa langsung mengatur. Bantuan juga tidak bisa serta-merta disalurkan karena terbentur aturan hibah yang terbatas secara waktu dan sasaran,” ujar Darlis pada 20 Juni 2025.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
Ia menjelaskan bahwa mekanisme hibah tidak memungkinkan pemberian bantuan secara berkelanjutan, apalagi ke lembaga swasta. Untuk itu, ia mendorong agar program GratisPol diperkuat dengan regulasi berupa peraturan daerah (Perda), sehingga memiliki landasan hukum yang jelas dan operasional yang lebih fleksibel.
“Kalau hanya mengandalkan Pergub, jangkauannya terbatas. Dengan Perda, dasar hukumnya lebih kuat dan bisa dirancang untuk jangka panjang,” jelasnya.
Darlis juga berharap adanya sinergi lebih erat antara Pemprov Kaltim dan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Ristek-Dikti, agar penyaluran bantuan bisa lebih efisien dan tidak tersendat persoalan administratif.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
“Kami ingin hambatan teknis ini bisa segera diatasi, agar program pendidikan bisa benar-benar menyentuh masyarakat secara langsung, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi,” pungkasnya.
Ke depan, DPRD Kaltim siap mendukung langkah penyempurnaan regulasi agar program GratisPol benar-benar memberi dampak nyata dan berkelanjutan dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
