SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang digagas untuk memperluas akses pendidikan masyarakat prasejahtera dinilai belum tepat sasaran. Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengingatkan agar program tersebut tidak hanya menjadi label semata.
Menurutnya, pembangunan sekolah justru lebih banyak dipusatkan di kawasan perkotaan, sehingga melenceng dari tujuan awal untuk menjangkau masyarakat di pelosok.
“Kalau konsep awalnya untuk menjangkau mereka yang sulit mengakses sekolah, kenapa malah dibangun di pusat kota yang fasilitasnya sudah lengkap?” kritik Baharuddin, Rabu (9/7/2025).
Politisi asal Kutai Kartanegara itu menegaskan, penempatan sekolah di kota-kota besar seperti Samarinda, Tenggarong, Penajam, dan Tanjung Redeb tidak mencerminkan semangat pemerataan pendidikan. Padahal, daerah pelosok masih banyak kekurangan sarana belajar.
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kaltim, ia menekankan pentingnya pedoman teknis yang jelas dan transparan dalam menentukan lokasi pembangunan. Tanpa itu, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi proyek simbolis tanpa manfaat nyata.
“Kami di legislatif jarang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan teknisnya. Padahal, DPRD punya peran penting untuk memastikan program berbasis kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Baharuddin juga mendorong Kementerian Dalam Negeri agar menerbitkan petunjuk teknis lebih terperinci, termasuk indikator kebutuhan wilayah, sehingga pelaksanaan program tidak sekadar pendekatan administratif.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat tidak boleh sebatas rebranding dari sekolah formal yang sudah ada.
“Harus hadir di wilayah yang benar-benar kekurangan akses pendidikan. Kalau hanya ganti nama, itu mengkhianati semangat awal program,” tegasnya.
Baharuddin berharap pemerintah daerah maupun pusat kembali menempatkan Sekolah Rakyat pada tujuan hakikinya: menghadirkan pendidikan merata, terutama bagi warga pelosok yang selama ini terpinggirkan.
Baca juga :
