SAMARINDA – Keberlangsungan usaha terlihat terancam oleh tindakan sewenang-wenang sejumlah pihak. Keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang semestinya menjadi mitra pembangunan, belakangan ini justru kerap menjadi sumber keresahan bagi para pelaku usaha.
Menyikapi situasi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Jahidin, mendesak pemerintah provinsi untuk mengambil sikap tegas dalam menjaga stabilitas iklim usaha dan investasi di daerah.
Menurutnya, ormas seharusnya berperan positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Namun ketika peran itu justru berubah menjadi tekanan terhadap pelaku usaha, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan.
“Kalau perusahaan atau pelaku UMKM merasa tidak aman karena ada tekanan dari pihak-pihak yang mengatasnamakan ormas, ini bisa mengganggu roda ekonomi. Bahkan bisa menurunkan kepercayaan investor,” ujar Jahidin di Samarinda, 4 Juni 2025.
Ia menyampaikan adanya laporan terkait aksi penyegelan aset usaha oleh oknum ormas tanpa dasar hukum yang sah. Praktik seperti ini tidak hanya bertentangan dengan aturan hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di dunia usaha.
“Premanisme dalam bentuk apa pun, termasuk yang berbungkus ormas, harus ditindak. Jangan sampai daerah yang sedang bertumbuh seperti Kaltim justru terganjal oleh ulah segelintir oknum,” jelas Jahidin.
Sebagai langkah konkret, Jahidin mendorong dibentuknya Satgas Penanggulangan Premanisme yang difokuskan untuk melindungi pelaku usaha dari gangguan semacam itu. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan pemangku kebijakan lintas sektor, baik di tingkat daerah maupun provinsi.
“Satgas ini harus diberi mandat jelas dengan jaga stabilitas daerah dan ciptakan rasa aman bagi investor maupun pelaku ekonomi lokal. Kalau perlu, lakukan verifikasi ulang terhadap ormas yang beroperasi di daerah,” pintanya.
Bagi Jahidin, menjamin kepastian hukum dan menindak tegas pelanggaran bukan sekadar upaya penegakan aturan, melainkan bagian penting dari komitmen menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.
“Kalau kita ingin Kaltim jadi magnet investasi dan siap menyambut IKN, maka urusan begini harus dibereskan dari sekarang,” tutup Jahidin.
