SAMARINDA – Di tengah sorotan nasional terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, kesenjangan infrastruktur masih dirasakan sejumlah warga di wilayah pedesaan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti ketimpangan yang dialami masyarakat di kawasan Sangkulirang Seberang, Kabupaten Kutai Timur.
Desa-desa seperti Mandu Dalam, Mandu Pantai Lestari, Saka, dan Kesandaran hingga kini masih mengalami keterbatasan mendasar. Warga belum memiliki akses terhadap jaringan listrik permanen, jalan rusak parah, dan keterbatasan air bersih.
“Kita bicara tentang provinsi yang menyuplai energi nasional, tapi masih ada warganya yang tidak merasakan listrik. Ini ironi yang menyakitkan,” kata Agusriansyah dalam keterangannya, Selasa (9/7/2025).
Ia menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap pemerataan pembangunan di Kaltim. Menurutnya, berbagai janji politik terkait pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tersebut belum juga terealisasi.
“Waktu kampanye, mereka janji jalan dan listrik untuk Sangkulirang Seberang. Tapi sekarang, jangankan jalan mulus, lampu saja tidak ada. Masyarakat kembali bersuara karena merasa ditinggalkan,” ujarnya.
Agusriansyah menegaskan bahwa wilayah tersebut bukanlah kawasan terpencil. Secara geografis, desa-desa itu berada di pesisir dan dekat dengan jalur industri. Namun, kondisi di lapangan justru bertolak belakang dengan potensi wilayah.
“Kalau bicara soal keterjangkauan, wilayah ini dekat dengan aktivitas industri. Tapi kenapa warganya tidak menikmati pembangunan? Ini bukan cuma soal fasilitas, tapi soal keadilan dan hak dasar sebagai warga negara,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah awal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan PLN yang telah melakukan survei untuk elektrifikasi di kawasan tersebut. Namun ia menilai realisasinya sangat tergantung pada dukungan aktif dari Pemprov Kaltim dan sinergi lintas kementerian, khususnya Kementerian ESDM.
“Saya sudah komunikasi dengan Bagian SDA Kutim, survei sudah berjalan. Tinggal bagaimana pemprov berani memperjuangkan anggarannya ke pusat. Jangan sampai ini hanya jadi catatan rapat tanpa hasil di lapangan,” ujarnya.
Sebagai legislator, Agusriansyah menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan di Sangkulirang Seberang. Ia menekankan bahwa pemerataan infrastruktur harus menyasar seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya wilayah inti IKN.
“Jangan biarkan mereka hanya jadi korban janji politik lima tahunan. Pembangunan harus merata, dari pinggiran ke pusat, bukan sebaliknya,” tutupnya.
Baca juga :
