SAMARINDA – Perbaikan jalan nasional di wilayah timur Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kabupaten Kutai Timur, mendesak untuk segera direalisasikan. Padatnya arus kendaraan dan kondisi jalan yang rusak membuat akses transportasi di kawasan ini kian rawan dan memperlambat mobilitas masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah agar perbaikan sekaligus pelebaran jalur segera terealisasi. Ia menilai aspirasi masyarakat sudah terlalu lama tertunda.
“Setiap hari jalurnya padat, masyarakat sudah terlalu lama menunggu. Kalau terus ditunda, kerugiannya makin besar. Ini harus jadi prioritas nyata, bukan sekadar bahan diskusi tahunan,” tegas Agus, Rabu (9/7/2025).
Agus mengungkapkan, desakan perbaikan jalan tidak hanya datang dari kalangan legislatif, tetapi juga langsung dari warga, pelaku usaha, hingga pengemudi logistik. Hampir setiap pekan ia menerima keluhan soal kondisi jalan di kawasan timur.
“Ini suara nyata, bukan sekadar wacana. Mereka yang lewat setiap hari merasakan langsung risikonya, baik dari segi keselamatan maupun biaya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya skema pembiayaan kolaboratif. Menurutnya, Pemprov Kaltim tidak bisa hanya mengandalkan APBD, melainkan harus menggandeng pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional atau Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kalau bisa digabungkan dengan dukungan APBN, tentu percepatannya akan lebih terasa. Kita butuh sinergi, bukan jalan sendiri-sendiri,” jelas Agus.
Ia menambahkan, manfaat jalan yang layak tidak hanya menyangkut transportasi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat secara luas. Biaya logistik yang lebih murah, layanan publik yang lancar, hingga akses pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah menjadi dampak nyata.
“Kalau jalannya bagus, distribusi pedagang lebih murah, anak sekolah lebih aman dijemput, pasien bisa lebih cepat ditangani. Dampaknya terasa sampai ke pelosok,” kata Agus.
Sebagai penutup, ia mendorong Pemprov Kaltim segera menyusun dokumen perencanaan teknis untuk diajukan ke kementerian terkait, agar pembangunan tidak kembali mandek.
“Kita ingin wilayah timur Kaltim mendapat perhatian yang sama. Jangan sampai mereka terus terpinggirkan hanya karena soal jalan,” pungkasnya.
Baca juga :
