SAMARINDA – Di tengah kekayaan sumber daya alam Kalimantan Timur (Kaltim) yang melimpah, angka anak yang tidak mengenyam pendidikan formal masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kemendikbud 2025, tercatat lebih dari 30 ribu anak di provinsi ini belum pernah menginjak bangku sekolah.
Ironisnya, daerah-daerah yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi justru menyumbang angka tertinggi. Kabupaten Kutai Timur tercatat memiliki sekitar 9 ribu anak tidak bersekolah, diikuti Kukar dengan 5 ribu, dan Kota Samarinda sendiri menyumbang 4 ribu.
Menanggapi situasi ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi menyebut bahwa ketimpangan ini tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah. Ia menilai perusahaan, terutama yang beroperasi di wilayah-wilayah kaya sumber daya, perlu hadir memberi kontribusi nyata.
Kasus Kematian Rusel Tak Kunjung Terungkap, DPRD Kaltim Tuntut Transparansi dan Keadilan
“Program pendidikan gratis dari pemerintah sudah ada. Tapi soal biaya hidup sehari-hari, ini yang sering jadi penghambat. Perusahaan bisa bantu lewat CSR mereka untuk hal-hal seperti transportasi atau uang saku,” ujarnya pada 20 Juni 2025.
Menurutnya, banyak keluarga di wilayah pelosok lebih memprioritaskan bertahan hidup dibandingkan menyekolahkan anak, lantaran biaya tambahan yang tetap harus ditanggung meski sekolah tak dipungut biaya.
“Kami mendorong CSR perusahaan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tapi juga intervensi langsung bagi keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka bisa belajar,” tambahnya.
Blank Spot Marak di Wilayah Kepulauan, Syarifatul Dorong Diskominfo Kaltim Bertindak Cepat
Darlis berharap ke depan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha bisa diperkuat, agar pendidikan benar-benar dirasakan oleh seluruh anak di Kalimantan Timur, tanpa terkecuali.
“Kalau mau adil, kekayaan daerah juga harus dirasakan dalam bentuk kesempatan belajar bagi generasi mudanya,” tutupnya.
