MINAHASA UTARA – Isu perubahan iklim di sektor kelautan dinilai masih kurang dipahami masyarakat Indonesia, meski dampaknya bersifat nyata dan mengancam, khususnya bagi wilayah pesisir.
Senior Analyst Ocean Climateworks Centre, Wira Ditama Pratama, mengungkapkan survei pada 2019 menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap perubahan iklim. Menurutnya, misinformasi dan minimnya pemahaman publik menjadi penyebab utama kondisi tersebut.
“Dampak perubahan iklim di sektor kelautan sudah terlihat jelas, mulai dari banjir rob, abrasi pantai, hingga badai ekstrem,” ujar Wira dalam Green Press Community (GPC) 2026 di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Sabtu (7/2/2026).
Ia menambahkan, keterkaitan antara krisis iklim dan kerusakan ekologi kerap diabaikan, padahal berpotensi memicu bencana besar. “Ada istilah kiamat iklim dan bencana ekologi ketika dua isu ini dihubungkan,” katanya.
Wira juga menepis anggapan bahwa perlindungan laut akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan riset Climateworks Centre, sekitar 75 persen wilayah Indonesia yang berupa laut berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga 1,3 triliun dolar AS melalui ekonomi biru dan aktivitas kemaritiman. Selain itu, Indonesia menyimpan sekitar 17 persen karbon biru dunia, termasuk mangrove, padang lamun, dan rawa air asin.
“Menjaga ekosistem laut tidak hanya menekan emisi, tetapi juga menghidupi masyarakat pesisir dan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun,” ujarnya. Hal tersebut dinilai dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Wira, ada tiga prasyarat utama untuk mencapai tujuan tersebut, yakni perbaikan tata kelola yang terfragmentasi, penguatan data dan pembiayaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan data pasar untuk mendorong reformasi kebijakan.
Sementara itu, Fegi Nurhabni dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut isu perubahan iklim kelautan masih belum dianggap menarik di tingkat internasional. Meski demikian, KKP terus mendorong agar isu tersebut menjadi perhatian global.
“Saat ini kami fokus pada mitigasi, rehabilitasi, dan konservasi ekosistem pesisir, termasuk di Sulawesi Utara,” ujar Fegi. Ia menyebut KKP telah melakukan perluasan kawasan konservasi laut serta pengendalian dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Akademisi Mahawan Karuniasa dari ISSG-Foam menekankan pentingnya restorasi ekosistem laut secara simultan, seperti terumbu karang dan mangrove, disertai edukasi adaptasi bagi masyarakat pesisir yang rentan.
Senada, Armyanda Tussadiyah dari Pesisir Lestari menyatakan ekosistem karbon biru (blue carbon) merupakan solusi efektif dalam menekan emisi karbon. “Kemampuan penyerapan emisi ekosistem blue carbon bahkan lebih tinggi dibandingkan vegetasi darat,” ujarnya. Mangrove disebut sebagai salah satu contoh yang memberikan manfaat ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat pesisir.
