SANGATTA – Upaya penetapan kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat sebagai Aspiring Geopark Nasional terus menunjukkan perkembangan. Pemerintah daerah saat ini tengah mematangkan dokumen serta kesiapan kelembagaan guna mendukung proses penilaian di tingkat nasional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur (Dispar Kutim) Akhmad Rifanie mengatakan, pengusulan kawasan tersebut telah melalui sejumlah tahapan dan kini memasuki fase penguatan dokumen serta koordinasi lintas sektor.
“Proses pengusulan Geopark Sangkulirang-Mangkalihat terus berjalan. Saat ini kami fokus menyempurnakan dokumen rencana induk sesuai masukan dari Bappenas selaku Sekretaris Komite Nasional Geopark Indonesia,” ujar Rifanie di Sangatta, Kamis (5/3/2026).
Kawasan karst yang diusulkan memiliki luas sekitar 22.398,35 kilometer persegi dan mencakup dua wilayah administrasi, yakni Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu bentang karst terbesar di Indonesia dengan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, serta nilai budaya yang tinggi.
Dalam pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 26 situs warisan geologi yang menjadi dasar pengusulan geopark. Sebanyak 15 situs berada di Kabupaten Berau dan 11 situs lainnya di Kutai Timur, dengan delapan situs di antaranya telah diakui memiliki nilai kepentingan nasional.
Selain itu, kawasan ini juga memiliki 19 situs biodiversitas, yang terdiri dari 15 situs di Berau dan empat situs di Kutai Timur. Dari sisi budaya, terdapat 15 situs keragaman budaya yang telah teridentifikasi, yaitu 12 situs di Berau dan tiga situs di Kutim.
Beberapa objek wisata alam di Kutim yang masuk dalam daftar situs warisan geologi antara lain Air Terjun Langga Duae, Air Terjun Tangga Bidadari, Gua Mengkuris, Gua Rimba, serta Liang Tewet yang dikenal memiliki lukisan prasejarah. Selain itu terdapat pula situs biodiversitas seperti Hutan Lindung Gunung Beriun serta situs budaya di Desa Tepian Budaya.
Rifanie menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan dokumen rencana induk pengembangan geopark agar sesuai dengan standar Komite Nasional Geopark Indonesia.
“Dokumen ini penting agar seluruh aspek, mulai dari konservasi, edukasi hingga pengembangan pariwisata berkelanjutan, dapat terintegrasi dengan baik,” katanya.
Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor yang akan diagendakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Forum ini diharapkan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendukung pengelolaan kawasan karst secara berkelanjutan.
Salah satu tahapan krusial dalam proses pengusulan ini adalah verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi Geopark Nasional (TVGN). Pemerintah menargetkan proses verifikasi langsung ke kawasan Sangkulirang-Mangkalihat dapat dilaksanakan pada April hingga Juli 2026.
Di sisi lain, kesiapan kelembagaan juga terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Berau telah membentuk struktur pengelola geopark di tingkat kabupaten, sementara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tengah mempersiapkan kelembagaan serupa untuk memastikan koordinasi pengelolaan kawasan berjalan efektif.
Sebagai bagian dari penguatan identitas geopark, logo resmi kawasan Sangkulirang-Mangkalihat juga telah diperkenalkan. Logo tersebut memuat unsur siluet lukisan tangan gua, tetesan air karst, bentang pegunungan, serta elemen daun hutan Kalimantan yang merepresentasikan kekayaan alam kawasan tersebut.
Rifanie berharap seluruh upaya yang dilakukan dapat mempercepat penetapan Sangkulirang-Mangkalihat sebagai bagian dari jaringan Geopark Nasional Indonesia, sekaligus mendorong pelestarian kawasan karst yang memiliki nilai ekologis, ilmiah, dan budaya yang tinggi.
