SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menargetkan pembangunan 800 titik koneksi Internet Desa hingga akhir tahun 2025. Program ini memprioritaskan desa-desa terpencil yang belum terjangkau jaringan konvensional sebagai bentuk pemerataan akses informasi dan komunikasi digital di seluruh pelosok daerah.
Melalui program GRATISPOL (Gerakan Akselerasi Transformasi Digital Sektor Publik dan Layanan Online), Pemprov Kaltim mulai menyosialisasikan rencana implementasi Internet Desa kepada para kepala desa di wilayah Kutai Barat. Sosialisasi tersebut difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Barat dan ditindaklanjuti melalui pertemuan dengan Diskominfo Provinsi Kaltim.
Pertemuan antara kedua pihak berlangsung di ruang kerja Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim pada Rabu (28/05/2025), dan diterima langsung oleh Plt. Kabid TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo.
“Sosialisasi ini menjadi bagian penting untuk mewujudkan target 190 desa di Kutai Barat agar dapat terjangkau layanan internet pada tahun 2025,” ujar Bambang.
Ia juga menambahkan bahwa desa-desa yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan layanan Internet Desa secara produktif akan mendapatkan insentif berupa penambahan bandwidth.
“Kami akan memberi penghargaan kepada desa yang benar-benar memanfaatkan fasilitas ini secara produktif,” tambahnya.
Namun demikian, tantangan tetap ada. Kepala Diskominfo Kutai Barat, Rustam, mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar 30 kampung yang belum teraliri listrik dari PLN. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam implementasi program.
“Karena itu, kami memprioritaskan desa-desa terjauh dari ibu kota kabupaten untuk tahap awal pelaksanaan,” ujar Rustam.
Pelaksanaan pemasangan koneksi internet dijadwalkan dimulai pada awal Juni 2025, dengan total 800 titik hingga akhir tahun. Sebanyak 30 titik di antaranya akan menggunakan teknologi satelit Starlink untuk menjangkau daerah dengan medan geografis yang sulit dan tanpa akses jaringan konvensional.
Untuk mendukung kelancaran operasional di lapangan, setiap kecamatan akan dilengkapi dengan teknisi Unit Manajemen Sistem (UMS) yang bertugas menangani gangguan teknis.
Di tempat yang sama, Account Manager Telkom, Dinda Annisa, menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan ketersediaan teknisi di setiap kecamatan agar dapat merespons cepat jika terjadi kendala.
Program ini tidak berhenti pada tahap instalasi. Pemprov Kaltim juga akan melakukan pemantauan pasca-pemasangan untuk memastikan layanan internet dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat desa.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan, dan masyarakat, diharapkan program Internet Desa dapat menjembatani kesenjangan digital serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi.
Baca juga :
