JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Dengan tambahan tersebut, total kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk 2026 menjadi Rp21,1 triliun, dari pagu indikatif semula sebesar Rp5,05 triliun. Usulan resmi itu telah disampaikan melalui surat Kepala Otorita IKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.
“Jadi agar sesuai jadwal 2025–2026, kami membutuhkan tambahan anggaran Rp16,13 triliun, sehingga totalnya menjadi Rp21,1 triliun,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Tambahan anggaran ini diperlukan untuk mendukung kelanjutan pembangunan tahap kedua IKN, termasuk infrastruktur lembaga legislatif dan yudikatif, serta ekosistem pendukungnya.
Basuki juga memaparkan laporan keuangan Otorita IKN Tahun Anggaran 2024 (unaudited), dengan realisasi anggaran mencapai Rp626,24 miliar atau 93,17 persen dari total pagu Rp672,11 miliar. Seluruh program kerja dinyatakan telah terlaksana 100 persen hingga akhir Desember 2024.
Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung Prioritas Nasional, termasuk pemerataan ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Hingga akhir 2024, Otorita IKN juga mencatatkan nilai aset tetap sebesar Rp1,4 triliun. Aset itu terdiri dari tanah seluas 2,22 juta meter persegi, gedung hibah dari Pemkab Penajam Paser Utara, serta perlengkapan dan mesin.
Lebih lanjut, Basuki menyebutkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui total kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga 2028 sebesar Rp48,8 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai pembangunan strategis tahap kedua, sebagai pondasi menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik RI pada 2028.
Baca juga :
