BONTANG — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau langsung lanjutan pembangunan Bendungan Penyediaan Air Baku Kota Bontang untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung dalam menjamin pasokan air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Peninjauan dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur ke wilayah pesisir Kalimantan Timur yang meliputi Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur. Di lokasi, Rudy mengevaluasi progres pembangunan bendungan yang masih berada di sisi alur sungai serta menilai kesiapan fasilitas pendukung agar bendung dapat berfungsi optimal.
Infrastruktur tersebut diproyeksikan meningkatkan kapasitas penyediaan air baku seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan perkotaan, dan meningkatnya aktivitas industri di Kota Bontang.
Rudy menegaskan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prioritas utama pemerintah daerah.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen memastikan ketersediaan air baku yang aman, stabil, dan berkelanjutan untuk jangka panjang, terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir seperti Kota Bontang,” tegas Rudy dikutip dari laman resmi Pemprov Kaltim.
Menurutnya, keberadaan bendungan air baku ini diharapkan mampu memperkuat layanan PDAM, menekan risiko kekurangan air saat musim kemarau, serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy juga menyoroti kebijakan tarif air minum di Kalimantan Timur. Saat ini, produksi air PDAM berada pada kisaran 5.200 meter kubik dengan harga jual rata-rata sekitar Rp4.000 per meter kubik. Tarif tertinggi dikenakan kepada sektor industri, seperti perusahaan CPO, yang mencapai Rp13.000 per meter kubik, sementara tarif terendah sebesar Rp1.500 per meter kubik berlaku bagi rumah ibadah dan rumah tangga di wilayah kepulauan.
Sebagai perbandingan, tarif air PDAM di sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Timur, tercatat berada di atas Rp9.000 per meter kubik. Kondisi tersebut, kata Rudy, menjadi alasan perlunya pengelolaan PDAM yang lebih efisien dan berkeadilan.
“Ke depan, pengelolaan PDAM yang berada di bawah Perseroda harus dibenahi agar tarif air bisa lebih seragam dan terjangkau. Kita ingin dana yang digelontorkan Pemprov benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim mendorong pembelajaran dari daerah lain yang dinilai berhasil dalam pengelolaan air bersih, salah satunya Provinsi Sumatera Utara.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PDAM Kota Bontang Suramin mengatakan, jajaran direksi PDAM telah melakukan studi banding dan melaporkan hasilnya kepada Biro Ekonomi serta Biro Hukum Pemprov Kaltim.
“Hasil kajian tersebut ke depan akan diforumkan bersama untuk merumuskan kebijakan terbaik dalam pengelolaan air bersih,” kata Suramin.
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawal pembangunan infrastruktur strategis di jalur pesisir Bontang–Kutai Timur agar memberikan manfaat nyata, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim, termasuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Muhammad Faisal.
