SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah memproses sekitar 9.500 hektare lahan untuk program cetak sawah guna mendukung target swasembada pangan nasional tahun 2026. Langkah strategis ini diambil untuk meningkatkan produktivitas pertanian lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, mengungkapkan bahwa dari usulan awal 20.000 hektare pada 2025, proses verifikasi berlangsung ketat sesuai petunjuk teknis. Berdasarkan hasil Survey Investigasi dan Desain (SID), hanya sekitar 3.300 hektare dari usulan awal yang dinyatakan memenuhi syarat.
“Setelah verifikasi dengan kabupaten/kota, tidak semua lahan lolos karena kendala kawasan. Namun, kami menemukan potensi tambahan 5.000 hingga 6.000 hektare di Berau, Paser, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara, sehingga total yang diproses menuju tahap CPCL kini mencapai 9.500 hektare,” ujar Fahmi dalam Dialog Publika TVRI Kaltim, Rabu (27/1/2026).
Fahmi memerinci, kendala utama di lapangan adalah tumpang tindih lahan dengan sektor pertambangan, kawasan hutan, serta Hak Guna Usaha (HGU). Sebagai solusi pada tahun 2026, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan lahan di wilayah yang sudah memiliki jaringan irigasi eksisting.
Saat ini terdapat 16 jaringan irigasi utama di Berau, Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur yang akan dimaksimalkan. Selain infrastruktur, DPTPH Kaltim menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (petani) dan kolaborasi lintas sektor.
“Kaltim selama ini dikenal sebagai lumbung energi, ke depan kami ingin Kaltim juga mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” tegas Fahmi. Pemerintah Provinsi Kaltim kini tengah mengusulkan dukungan APBN 2026 untuk perbaikan jaringan irigasi guna menjamin keberhasilan program cetak sawah tersebut.
Baca juga :
