BALIKPAPAN – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan menjadi kilang terbesar yang pernah dibangun Indonesia, dengan total investasi sekitar 7,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp123 triliun, sekaligus tonggak penting menuju kemandirian dan kedaulatan energi nasional.
Hal itu disampaikan Bahlil di sela peresmian proyek RDMP Balikpapan, Senin (12/1/2026). Ia mengatakan, RDMP Balikpapan merupakan bagian dari satu ekosistem infrastruktur energi yang terhubung dengan kawasan RDMP Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dengan jarak sekitar 75 kilometer.
“Ini adalah RDMP terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Terakhir kita meresmikan RDMP itu pada 1994 di Balongan. Artinya, sudah lebih dari 30 tahun kita tidak membangun kilang baru sebesar ini,” kata Bahlil.
Menurut dia, RDMP Balikpapan memiliki makna strategis dalam konteks kemandirian energi nasional. Kilang ini akan menghasilkan berbagai produk energi, antara lain solar, bensin, LPG, serta produk petrokimia seperti bahan baku plastik.
Bahlil menuturkan, setelah RDMP Balikpapan diresmikan dan beroperasi penuh, Indonesia tidak lagi mengimpor solar pada 2026. Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya mendorong kedaulatan energi.
“Tahun ini kita sudah stop impor solar. Kalau pun masih ada yang masuk, itu sisa izin tahun 2025. Tahun ini Kementerian ESDM, atas perintah Presiden, tidak lagi mengeluarkan izin impor solar,” ujarnya.
Selain solar, RDMP Balikpapan juga menambah produksi bensin dalam negeri sekitar 5,8 juta kiloliter per tahun. Saat ini, kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 24 juta kiloliter, sementara produksi dalam negeri baru sekitar 14 juta kiloliter.
“Dengan tambahan 5,8 juta kiloliter, produksi bensin kita hampir 20 juta kiloliter. Impor tinggal sekitar 5 juta kiloliter,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengurangi ketergantungan impor energi melalui peningkatan produksi dalam negeri serta pengembangan energi nabati. Selain program biodiesel B40, pemerintah berencana menerapkan mandatori bioetanol E10 hingga E20 pada 2027 atau 2028.
Bahan baku bioetanol tersebut antara lain berasal dari jagung, singkong, tebu, dan komoditas lainnya. Program ini juga diharapkan melibatkan masyarakat secara langsung untuk menciptakan lapangan kerja, dengan skema offtaker yang akan mengolah hasil pertanian menjadi etanol.
Bahlil juga menegaskan, ke depan sektor swasta diwajibkan membeli solar langsung dari PT Pertamina. Ia menargetkan seluruh bahan bakar minyak dengan nilai oktan RON 92, RON 95, dan RON 98 dapat diproduksi di dalam negeri sesuai amanat peraturan pemerintah sejak 2005.
Selain meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk kilang juga mengalami peningkatan, dari standar Euro 2 menjadi Euro 5. Untuk solar, impor dengan cetane number (CN) 48 telah dihentikan sepenuhnya, sementara CN 51 ditargetkan berhenti impor pada semester II 2026 karena seluruhnya dapat diproduksi oleh Pertamina.
“Inilah penerjemahan Asta Cita Presiden terkait kedaulatan dan kemandirian energi. Setelah lifting naik dan produksi seimbang dengan konsumsi, baru kita bicara swasembada energi,” ujar Bahlil.
Ke depan, pemerintah juga akan mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Selain Balikpapan, pengembangan storage dan peningkatan kapasitas kilang direncanakan di Dumai melalui kerja sama dengan pihak swasta.
“Skemanya harus saling menguntungkan. Pertamina untung, negara terjaga ketahanan energinya, dan swasta juga untung,” kata Bahlil.
