SAMARINDA — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Timur menegaskan tidak pernah menghubungi masyarakat melalui telepon maupun WhatsApp terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), menyusul maraknya penipuan yang telah menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah di Kaltim.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kaltim, Vincentius Samadi Ponco Putro, mewakili Kepala Disdukcapil Kaltim Kasmawati, saat kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD hasil kolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim di Aula II BPSDM Kaltim, Rabu (14/1/2026).
“Ini saya tegaskan, Disdukcapil Kaltim tidak pernah menghubungi siapa pun, baik melalui WhatsApp maupun telepon. Baru-baru ini di Kaltim, seorang ASN kehilangan tabungan sebesar Rp150 juta setelah melakukan aktivasi IKD dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan ada oknum polisi yang kehilangan Rp500 juta,” ujar Vincentius dari laman resmi kaltim.prov.go.
Ia menyebutkan, maraknya penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil menjadi salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk mengaktifkan IKD. Saat ini, tingkat aktivasi IKD di Kalimantan Timur baru mencapai 7,24 persen, jauh dari target 30 persen yang ditetapkan untuk seluruh provinsi.
Vincentius menegaskan, aktivasi IKD bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Ia mencontohkan, di Kota Balikpapan, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah mensyaratkan IKD. Sementara di Samarinda, ke depan IKD akan menjadi syarat pembayaran retribusi air minum melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Manfaat IKD sangat besar untuk kemudahan pelayanan publik. Karena itu, kami terus mendorong masyarakat agar tidak takut, tetapi tetap waspada terhadap penipuan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi dengan Disdukcapil Kaltim. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh elemen di lingkungan BPSDM memiliki akses terhadap teknologi kependudukan terbaru.
“Kami secara khusus meminta agar seluruh ASN, termasuk petugas keamanan dan tenaga kebersihan, dapat memiliki IKD,” ujar Nina.
Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari peserta. Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, mengaku harus mengulang proses pendaftaran hingga tiga kali akibat kendala jaringan internet. Meski demikian, ia menilai sosialisasi dan layanan aktivasi IKD sangat bermanfaat.
“Atas nama rekan-rekan ASN, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPSDM Kaltim yang telah menangkap peluang kolaborasi dengan Disdukcapil. Kegiatan ini sangat membantu,” katanya.
Jauhar menambahkan, BPSDM Kaltim menyiapkan empat meja layanan untuk aktivasi dan konsultasi IKD. Antusiasme peserta terlihat dari antrean panjang ASN yang ingin segera mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital.
