SAMARINDA — Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun oleh pemerintah pusat mendapat perhatian Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Ia menilai kebijakan tersebut berdampak besar terhadap berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur.
Menurut Subandi, besarnya pemangkasan membuat ruang fiskal Pemprov Kaltim semakin terbatas sehingga penyesuaian anggaran harus dilakukan secara menyeluruh.
“Pemangkasan sampai Rp6 triliun membuat hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi, termasuk agenda dan dana pokir DPRD Kaltim,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pengurangan anggaran turut memengaruhi sejumlah rencana pembangunan yang sebelumnya telah dijadwalkan. Beberapa program berpotensi tertunda bahkan belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat.
“Semua pokir kena rasionalisasi. Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa beberapa kegiatan yang sudah direncanakan kemungkinan tertunda karena pemangkasan dilakukan merata,” ucapnya.
Subandi menambahkan, dampak pengurangan TKD dirasakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD harus menyesuaikan kembali program dan anggaran, termasuk pembangunan di Kota Samarinda.
“Pengurangan terjadi di semua sektor dan OPD. Karena itu perlu penyesuaian agar kegiatan tetap bisa berjalan meskipun anggaran terbatas,” ungkapnya.
Ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, Pemprov Kaltim dan DPRD kini berupaya menyusun ulang prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Pemprov dan DPRD kini bekerja keras menata ulang prioritas anggaran supaya layanan ke masyarakat tidak terganggu,” tutupnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
