SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusul rendahnya serapan anggaran dan realisasi pendapatan menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Ananda mengungkapkan, serapan belanja OPD di Kaltim hingga saat ini belum mencapai 70 persen, sementara realisasi pendapatan daerah masih berada di kisaran 60 persen. Kondisi tersebut dinilai jauh dari target ideal pada periode triwulan akhir.
“Serapan ini harus menjadi perhatian serius. Dengan waktu yang tersisa, kami mendorong seluruh OPD untuk bekerja lebih cepat dan efektif. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ucap Ananda.
Ia menilai rendahnya serapan anggaran tidak semata persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kualitas perencanaan dan pengendalian internal di masing-masing OPD.
Karena itu, ia mendorong audit internal dilakukan lebih dini, percepatan proses administrasi, serta peningkatan koordinasi antara OPD dan Badan Pengelola Keuangan.
“Ini menjadi pembelajaran penting bagi kita semua. Ke depan, perencanaan dan realisasi PAD harus lebih realistis, terukur, dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran terlambat digunakan dan akhirnya tidak memberi manfaat optimal,” jelasnya.
“Kalau memang target harus dikejar, maka langkah-langkah percepatan perlu dilakukan. Tapi percepatan itu harus tetap terukur dan sesuai regulasi. Kita ingin anggaran terserap maksimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kaltim akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan OPD bekerja sesuai rencana kerja dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD akan terus mengawal. Ini bukan hanya soal mencapai target serapan, tapi juga memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
