SAMARINDA — Program insentif bagi guru swasta yang diluncurkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji melalui skema Jospol, mendapatkan sambutan positif dari kalangan legislatif. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut yang dinilai sebagai langkah konkret dalam memperhatikan kesejahteraan pendidik non-negeri.
“Meski nominalnya Rp 500 ribu per bulan, program ini memberi makna besar. Ini bentuk penghargaan yang sangat dibutuhkan oleh guru swasta,” ujar Salehuddin pada 23 Juni 2025.
Menurutnya, para guru swasta selama ini telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mendidik anak-anak bangsa, meskipun berada dalam kondisi fasilitas dan dukungan yang terbatas. Bantuan insentif seperti Jospol diharapkan menjadi pemicu semangat sekaligus bentuk keadilan dalam pengakuan profesi guru.
Yusuf Desak Tindakan Tegas atas Pelanggaran Fungsi Hotel Royal Suite
Lebih lanjut, Salehuddin berharap agar ke depan besaran insentif tersebut bisa ditingkatkan. Ia menekankan bahwa insentif ini bukan hanya soal bantuan finansial, tetapi juga menyangkut nilai moral dan sosial terhadap jasa tenaga pendidik.
“Insentif ini memberi harapan dan motivasi. Harus terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan pada pembahasan anggaran berikutnya,” imbuhnya.
Ia pun mengingatkan bahwa perhatian terhadap guru swasta, khususnya di tingkat SD dan SMP, selama ini masih tertinggal karena menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota. Dalam hal ini, campur tangan Pemprov melalui Jospol menjadi inisiatif yang patut diapresiasi dan diperkuat.
“Kita tidak boleh membiarkan adanya kesenjangan antara guru negeri dan swasta. Mereka punya tanggung jawab yang sama besar dalam mencerdaskan generasi bangsa,” tandasnya.
Salehuddin pun berharap, langkah ini dapat menjadi awal dari pembenahan sistem kesejahteraan tenaga pendidik yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Dirinya yakin, jika kesejahteraan guru terus diperhatikan, maka kualitas pendidikan di Kalimantan Timur pun akan semakin membaik.
“Pendidikan yang adil dimulai dari guru yang sejahtera. Jospol harus jadi pintu masuk untuk komitmen yang lebih kuat terhadap para pendidik,” tutupnya.
