SAMARINDA– Tahun 2026 mendekat dengan kabar kurang menggembirakan bagi Provinsi Kalimantan Timur. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini menjadi tumpuan pembangunan diperkirakan akan mengalami penyusutan signifikan. Dari angka ideal sekitar Rp20 triliun, proyeksi terbaru menunjukkan hanya akan tersisa sekitar Rp18 triliun.
Penyusutan ini utamanya disebabkan oleh penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan daerah. Penurunan DBH secara nyata memengaruhi struktur keuangan Kaltim dan memaksa pemerintah daerah menyesuaikan strategi pembangunan ke depan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi ini. Ia menekankan bahwa situasi tersebut harus direspons dengan kebijakan anggaran yang cermat dan efisien.
“Kita harus benar-benar bijak mengelola sumber daya yang tersisa. Fokusnya adalah bagaimana pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Hasanuddin atau yang akrab disapa Hamas mengungkapkan, meski APBD Kaltim tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp18 triliun, dana tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sebagian besar akan dialokasikan ke 10 kabupaten dan kota di Kaltim, sehingga ruang fiskal provinsi menjadi semakin terbatas.
“Yang Rp18 triliun itu tidak sepenuhnya milik APBD provinsi, karena terbagi lagi untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim,” jelasnya seusai Musrenbang penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2025, Senin (5/5/2025).
Menghadapi tantangan ini, politisi Partai Golkar tersebut menekankan pentingnya langkah-langkah efisiensi, agar program-program strategis tetap bisa dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Musrenbang yang kini dipusatkan di Kantor Gubernur.
“Biasanya Musrenbang diadakan di luar, sekarang dilaksanakan di Kantor Gubernur. Ini bagian dari upaya efisiensi anggaran,” pungkasnya.
Baca juga :
