JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memperkuat representasi daerah di tingkat nasional, Komisi I DPRD Kalimantan Timur melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penghubung Pemprov Kaltim di Jakarta. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap perangkat daerah yang beroperasi di luar wilayah Kalimantan Timur.
Badan Penghubung dinilai memiliki peran krusial dalam menjembatani komunikasi antara Pemprov Kaltim dengan pemerintah pusat sekaligus menjadi wajah pelayanan bagi masyarakat Kaltim yang berada di perantauan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menekankan pentingnya memastikan lembaga ini tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga aktif menjalankan fungsinya secara optimal.
DPRD Kaltim Sambut Positif Cabutan Larangan Penggunaan Hotel oleh Instansi Pemerintah
“Badan ini tidak boleh sekadar formalitas. Ia harus menjadi penghubung nyata antara daerah dan pusat, serta mampu memberikan layanan yang nyata bagi warga Kaltim di Jakarta,” ujar Bahar, sapaan akrabnya pada 25 Juni 2025.
Namun, di tengah peran strategis yang diemban, kondisi fisik bangunan kantor dinilai belum mencerminkan citra layak dari sebuah institusi perwakilan daerah. Bahar mengungkapkan kekhawatirannya terhadap sejumlah kerusakan struktural yang terus berulang setiap tahun.
“Bangunannya sudah saatnya direhabilitasi total, bukan sekadar tambal-tambal. Ini harus jadi perhatian serius Dinas PU dan Bapenda Kaltim,” ujarnya tegas.
Ia menilai citra daerah ikut dipertaruhkan bila kantor perwakilan seperti ini tidak ditata dengan baik. “Kantor ini etalase Kalimantan Timur di ibu kota. Kalau tampilannya tidak layak, maka persepsi publik pun bisa negatif terhadap daerah kita,” lanjutnya.
Selain infrastruktur utama, Komisi I juga menyoroti sarana pendukung lainnya, seperti fasilitas penginapan atau mess dan ruang pelayanan masyarakat yang dinilai masih jauh dari standar kebutuhan.
Kaltim Raih Juara Umum 2 di Kejurnas Kurash, Sapto Fokus Perkuat Pembinaan Atlet Muda
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Promosi dan Informasi Badan Penghubung, Endang Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pihaknya tetap menjalankan tugas promosi dan pelayanan semaksimal mungkin di tengah keterbatasan.
“Kami berupaya terus bergerak, tapi memang sarana yang ada belum sepenuhnya mendukung. Beberapa usulan pengembangan sudah kami sampaikan ke pemprov,” jelasnya.
Komisi I menutup kunjungan dengan harapan agar hasil monitoring ini segera direspons oleh OPD terkait dan menjadi prioritas dalam penganggaran ke depan. Mereka menekankan bahwa fungsi representasi dan pelayanan masyarakat tidak boleh terabaikan, apalagi mengingat pentingnya Jakarta sebagai pusat aktivitas pemerintahan nasional.
“Ini bukan sekadar kantor administratif, tapi simbol kehadiran dan komitmen Pemprov Kaltim bagi masyarakat dan stakeholder di tingkat nasional. Harus dibenahi agar bisa dibanggakan,” pungkas Baharuddin.
