SAMARINDA – Rumah Sakit Haji Drajat (RSHD) di Kota Samarinda menghadapi masa sulit hingga harus menghentikan operasional sementara akibat konflik yang melibatkan para pegawainya.
Dampaknya, ketersediaan ruang rawat inap semakin terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik karena berkurangnya layanan kesehatan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas medis yang memadai.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi. Ia menyayangkan kondisi yang terjadi, mengingat RSHD merupakan salah satu fasilitas kesehatan swasta terbesar dan tertua di Samarinda.
“Sejak awal masalah gaji ini mencuat, kami sudah menyarankan agar Pemprov melalui Disnaker maupun Dinas Kesehatan segera turun tangan. Kekhawatiran kami rumah sakit akan tutup kini benar-benar jadi kenyataan,” ujarnya pada 13 Juni 2025.
Menurut Darlis, rumah sakit milik pemerintah di Kaltim belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas swasta seperti RSHD perlu mendapat dukungan, bukan justru diabaikan.
“Fasilitas pelayanan kesehatan kita masih terbatas. Peran swasta membantu mengisi kekurangan itu dan harusnya mendapat apresiasi. Tapi, tentu saja persoalan tenaga kerja tidak boleh diabaikan. Mereka juga punya hak, tanggung jawab keluarga, dan kehidupan yang harus dijaga,” jelasnya.
Darlis mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera bertindak. Ia berharap langkah penyelamatan dilakukan tidak hanya untuk memastikan keberlangsungan tenaga medis dan staf RSHD, tetapi juga agar krisis layanan kesehatan tidak semakin memburuk.
“Dengan kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap layanan medis, Pemprov Kaltim diharapkan segera mengambil langkah tepat. Meski saat ini ada wacana pembangunan rumah sakit baru, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk menunda solusi atas krisis yang ada,” pungkasnya.
