DPRD Kaltim: Skema MBG Harus Sesuaikan Daerah
DPRD Kaltim nilai program MBG perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar efektif, bukan disamakan seperti di Jawa.
DPRD Kaltim nilai program MBG perlu disesuaikan dengan kondisi lokal agar efektif, bukan disamakan seperti di Jawa.
APBD Kaltim 2026 diproyeksi turun ke Rp18 triliun, DPRD minta efisiensi agar pembangunan tetap berjalan efektif.
Salehuddin soroti persoalan sampah di Kaltim, dorong solusi berbasis masyarakat seperti bank sampah dan edukasi warga.
DPRD Kaltim dorong flyover Muara Rapak dimulai 2026, dengan pembebasan lahan jadi syarat utama kelancaran proyek.
Komisi IV DPRD Kaltim dukung Gratispol Kesehatan, tapi minta regulasi jelas agar program berjalan efektif dan sah.
Pansus DPRD Kaltim temukan banyak kejanggalan proyek sekolah di Sepaku, mulai dari gedung rusak hingga kontrak putus.
DPRD Kaltim serahkan dokumen pokok pikiran dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029, tekankan pentingnya kolaborasi eksekutif–legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel hadiri Munas ADPSI-ASDEPSI di Bandung, dorong penguatan legislatif daerah.
Darlis Pattalongi dampingi pelepasan 360 jamaah haji kloter pertama dari Embarkasi Balikpapan, sampaikan harapan mabrur.
Yonavia soroti empat desa tertinggal di Kutai Barat, desak pemerintah evaluasi dan realisasikan pemerataan pembangunan.