SAMARINDA – Upaya pendirian Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI di wilayah-wilayah terpencil mendapat tantangan serius di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total 10 kabupaten/kota yang ada, hanya Kota Samarinda yang dinyatakan siap menjalankan program tersebut.
Menanggapi hal ini, DPRD Kaltim melalui Anggotanya, Darlis Pattalongi, menyampaikan keprihatinan. Ia menilai bahwa dengan masih adanya kesenjangan pendidikan di berbagai wilayah Kaltim, maka seharusnya seluruh daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung program tersebut.
“Kita masih punya sembilan daerah lain yang belum siap menjalankan sekolah rakyat, sementara hanya Samarinda yang menyatakan kesiapannya. Ini mesti jadi perhatian bersama,” ujar Darlis pada 13 Juni 2025.
Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim harus turut andil dalam mempercepat kesiapan dari daerah-daerah yang belum memenuhi kriteria agar program ini dapat direalisasikan lebih merata.
Ia menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan gedung atau penerapan kurikulum, melainkan bentuk solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tertinggal yang selama ini terkendala biaya atau jarak.
“Tujuan dari Sekolah Rakyat ini bukan hanya fisik sekolahnya, tapi agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dan yang jauh dari fasilitas pendidikan bisa tetap belajar,” jelasnya.
Darlis juga mendorong sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan agar pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Kita berharap semua daerah bisa menunjukkan kesiapannya, tentunya dengan pendampingan dari Pemprov Kaltim agar semua persyaratan dapat terpenuhi,” pungkasnya.
