SAMARINDA — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya pembenahan tata kelola program beasiswa daerah agar penyalurannya lebih adil dan tidak menimbulkan ketimpangan baru di masyarakat.
Dorongan ini muncul setelah evaluasi internal menunjukkan masih perlunya perbaikan dari sisi pemerataan dan akuntabilitas program pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menegaskan kebijakan beasiswa harus disusun dengan perspektif menyeluruh dan mencakup seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya, perguruan tinggi swasta (PTS) menampung jumlah mahasiswa yang besar dan tidak boleh diabaikan.
“Dukungan pemerintah tidak boleh condong ke satu sisi. Semua kampus, baik PTN maupun PTS, harus diperlakukan secara setara,” jelasnya.
Makmur menekankan, tujuan utama program beasiswa bukan sekadar serapan anggaran, melainkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Karena itu, ia meminta Pemprov Kaltim memastikan seluruh mahasiswa memiliki peluang yang sama tanpa melihat status institusi pendidikan.
“Jika tujuannya membuka akses pendidikan, maka semua mahasiswa berhak mendapat kesempatan yang setara. Itu yang terus kami dorong,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme penyaluran beasiswa. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah munculnya persepsi diskriminatif.
“Jika prosedur disampaikan secara jelas dan terbuka, masyarakat akan memahami prosesnya. Yang kita jaga adalah kepercayaan publik,” tegasnya.
Terkait pembiayaan, Makmur mengingatkan perlunya penataan prioritas anggaran agar belanja pendidikan tetap sejalan dengan amanat alokasi 20 persen. Ia menilai perencanaan yang matang memungkinkan penyaluran beasiswa dilakukan secara bertahap tanpa menurunkan kualitas layanan.
“Kalau cakupan program besar, tahapannya juga harus jelas dan dirancang secara realistis. Publik perlu melihat bahwa pemerintah memang merencanakan semuanya dengan rapi,” katanya.
Makmur menilai bahwa skema bertahap justru bisa memberikan kepastian jangka panjang dan mencegah kesan bahwa program dijalankan secara terburu-buru. Menurutnya, masyarakat akan menerima pola tersebut selama informasinya disampaikan secara transparan sejak awal.
“Masyarakat sekarang sangat kritis. Ketika pemerintah jujur dan terbuka soal tahapan, kepercayaan publik akan tumbuh,” ujarnya.
Makmur memastikan Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan agar benar-benar berdampak pada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Karena itu setiap program harus disusun hati-hati, merata, dan tepat sasaran,” tutupnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
