SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti lambannya penurunan angka stunting di daerah. Meski pemerintah pusat menargetkan prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024, Kaltim baru mampu mencapai 22,2 persen.
Data menunjukkan penurunan kasus stunting di Kaltim berjalan sangat tipis, dari 22,8 persen pada 2021 menjadi 22,2 persen pada 2024. Kondisi ini, menurut Ananda, menuntut langkah lebih serius dan terobosan konkret dari Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk Pj Gubernur Rudy–Seno.
“Kami di PDIP maunya 0 persen. Bagaimana mau menuju generasi emas 2045 kalau stunting masih tinggi?” tegas Ananda.
Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan serta perhatian terhadap kesehatan remaja putri agar siap menghadapi kehamilan yang sehat. Menurutnya, kekurangan gizi pada fase-fase tersebut menjadi pemicu utama terjadinya stunting.
Selain itu, Ananda mendorong penguatan tenaga kesehatan di lini terdepan terutama di Posyandu dan Puskesmas yang memiliki peran vital dalam deteksi dini serta edukasi kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak stunting tidak hanya terlihat pada tinggi badan, tetapi juga pada perkembangan otak anak. Karena itu, intervensi harus dilakukan secara tepat, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Meski pemerintah menyatakan telah mengoptimalkan lebih dari 5.000 Posyandu, Ananda mempertanyakan efektivitasnya. “Yang penting bukan jumlahnya, tapi apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ananda menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan dasar hingga rumah sakit untuk memastikan penanganan stunting di Kaltim berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi ibu dan anak. (An/Adv/DPRDKaltim)
