KUKAR – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud bersama Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud, yang akrab disapa Gubernur Harum, melakukan inspeksi langsung terhadap kondisi jalan poros Kutai Kartanegara – Kutai Barat pada Jumat (20/6/2025).
Kunjungan ini menandai langkah konkret dalam menyelaraskan kebijakan legislatif dan eksekutif demi percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah tertinggal dan terluar.
Ruas jalan yang ditinjau bukan sembarang jalur. Selain menjadi penghubung vital antara Kukar, Kubar, dan Mahakam Ulu, jalur ini juga diproyeksikan sebagai alternatif strategis akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) dari sisi barat. Tak hanya menyambung wilayah, jalan ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
“Jalan ini adalah nadi bagi masyarakat pedalaman. Kami hadir di sini bukan hanya untuk meninjau, tapi membawa komitmen bahwa aspirasi warga akan segera masuk dalam rencana kerja prioritas,” tegas Gubernur Harum saat melepas rombongan dari Rumah Jabatan Gubernur.
Menurutnya, meskipun status jalan nasional berada di bawah kewenangan pusat, Pemprov Kaltim siap menjembatani dan memperjuangkan peningkatan jalan melalui Kementerian PUPR. Perbaikan akan difokuskan pada titik-titik kerusakan berat hingga ringan agar konektivitas tidak lagi menjadi hambatan utama bagi warga.
Di sisi lain, Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa lembaganya siap mengawal secara politik dan anggaran setiap program strategis yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pedalaman. “Kita ingin pembangunan tidak hanya fokus di kota, tapi benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok,” ungkapnya.
Kunjungan turut dihadiri Dinas PUPR Kaltim. Kabid Bina Marga, Runandar, memaparkan bahwa pemeliharaan sejumlah ruas nasional sudah diagendakan tahun ini. Penanganan mencakup kawasan Loa Janan, Kota Bangun, Muara Leka, Muara Muntai, hingga daerah perbatasan Mahulu dan Kalimantan Tengah.
Tak hanya soal perbaikan, Pemprov juga mendorong pembukaan jalur baru yang menghubungkan Resak (Kubar) ke Petung (PPU), sebagai alternatif koneksi langsung ke IKN. Proyeksi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan, tapi juga membuka kawasan baru untuk pertumbuhan ekonomi regional.
Kunjungan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga bukan sebatas formalitas. DPRD dan Pemprov kini melangkah bersama, membangun dari pinggiran, dan memastikan bahwa infrastruktur yang memadai menjadi hak semua warga Kaltim, tanpa terkecuali.
Baca juga:
