SAMARINDA — Antrean panjang di SPBU, keluhan pengendara karena sulit memperoleh BBM di malam hari, serta keresahan masyarakat di jam sibuk kini menjadi pemandangan yang umum di Balikpapan. Situasi ini memicu perhatian serius dari anggota legislatif Kalimantan Timur.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, La Ode Nasir, menilai krisis distribusi bahan bakar minyak (BBM) tersebut bukan semata akibat hambatan teknis semata. Ia menekankan bahwa persoalan utama justru berada pada kurangnya badan usaha yang terlibat dalam penyaluran BBM secara merata di wilayah tersebut.
“Ketergantungan pada satu penyedia BBM menciptakan ketimpangan dalam distribusi dan menimbulkan ketidakpastian pasokan di tengah masyarakat,” ungkap La Ode pada 16 Juni 2025.
Ia mendorong pemerintah daerah membuka ruang bagi badan usaha swasta seperti Shell, Vivo Energy, BP-AKR, dan ExxonMobil untuk beroperasi di Balikpapan. Kehadiran mereka diyakini mampu menciptakan persaingan sehat yang berdampak pada perbaikan layanan BBM.
“Dengan kompetisi yang sehat, layanan akan semakin baik. Kita tidak bisa terus menggantungkan pasokan pada satu operator saja,” tegasnya.
La Ode juga menyoroti minimnya SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Balikpapan. Menurutnya, jumlah penduduk yang besar dan tingginya mobilitas di Kota Minyak seharusnya diimbangi dengan pelayanan SPBU yang memadai sepanjang hari.
“Saat ini hanya beberapa SPBU yang buka 24 jam. Itu tidak cukup untuk menjawab kebutuhan warga,” keluhnya.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan sistem perizinan pendirian SPBU baru. Menurutnya, proses perizinan yang terlalu rumit dan lambat justru menjadi hambatan utama dalam mengatasi krisis BBM.
