SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, mendorong agar pembangunan jalan di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) menggunakan desain konstruksi yang adaptif terhadap kondisi geografis ekstrem, seperti daerah rawa dan bantaran sungai.
Ia menyoroti kondisi jalan poros Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, yang kerap rusak akibat banjir musiman dan pasang sungai. Padahal, jalur tersebut merupakan akses vital menuju wilayah perbatasan Kutai Barat.
“Wilayah hulu Kukar bukan dataran biasa. Ini kawasan rawa dan sungai, jadi tak bisa pakai pendekatan konstruksi biasa. Dibutuhkan jalan dengan desain khusus seperti pile slab atau struktur layang,” ujar Firnadi, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, sistem konstruksi pile slab berbasis tiang pancang lebih tepat diterapkan di kawasan tanah labil dan rawan genangan. Meskipun memerlukan biaya awal yang lebih tinggi, metode ini dinilai lebih efisien karena menekan biaya pemeliharaan dan mengurangi kerusakan berulang.
“Kalau pakai timbunan biasa, tiap musim hujan pasti rusak. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan konektivitas antarwilayah,” tegasnya.
Firnadi juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar. Ia mendorong sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam perencanaan hingga pendanaan.
“Kalau Kukar jalan sendiri, butuh waktu bertahun-tahun. Pemerintah provinsi dan pusat harus ikut andil, karena ini soal kepentingan antarwilayah,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kebijakan menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur berbasis riset dan karakteristik wilayah. Menurutnya, pendekatan teknis tak bisa diseragamkan di seluruh daerah.
“Kita harus mulai bicara infrastruktur berbasis karakter wilayah. Tidak semua daerah bisa diperlakukan sama. Harus ilmiah, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang,” pungkasnya.
Baca juga :
