SAMARINDA — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa dirinya belum menerima laporan resmi terkait hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu bersama masyarakat adat mengenai pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kemarin DBH dari masyarakat adat itu kalau enggak salah, kebetulan saya enggak ikut itu karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” terangnya.
Meski tidak menghadiri RDP tersebut, Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk tetap memperjuangkan revisi terhadap kebijakan pemangkasan DBH Kaltim.
Ia menyebut sejumlah langkah akan ditempuh, mulai dari koordinasi lintas partai hingga memaksimalkan peran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Yang jelas mereka memperjuangkan DBH supaya tidak ada pemotongan,” ucapnya.
Hasanuddin juga menilai bahwa upaya mengembalikan besaran DBH bukan hal mudah, mengingat pemotongan tersebut berdampak pada seluruh daerah, bukan hanya Kaltim.
“Tapi menurut pendapat saya pribadi, agak susah karena DBH itu kan nasional. Bukan hanya Kaltim,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyinggung kondisi fiskal daerah yang semakin berat akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat hingga 71 persen. Penurunan tersebut memaksa pemerintah daerah menghitung ulang kemampuan anggaran belanja yang tersedia.
Di akhir, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim akan terus mengawal proses revisi DBH melalui forum-forum resmi serta komunikasi intens dengan kementerian terkait.
“Semua tetap kita upayakan. Kita tunggu hasilnya,” tandasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
