SAMARINDA – Setahun telah berlalu sejak Rusel, seorang tokoh adat di Muara Kate, Kabupaten Paser, ditemukan tewas bersimbah darah di pos penjagaan yang ia bangun bersama warga. Namun hingga kini, siapa pelakunya, apa motifnya, dan mengapa negara seolah bungkam, masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan.
Tragedi yang mengguncang komunitas lokal ini kembali disorot setelah Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, meminta penanganan kasus Rusel dilakukan secara transparan, terbuka, dan bebas dari intervensi kepentingan.
“Ini bukan hanya soal hukum, ini menyangkut martabat masyarakat adat dan kredibilitas negara dalam melindungi warganya. Jangan biarkan ketidakjelasan ini menjadi luka permanen bagi mereka yang sudah terlalu sering dikorbankan,” ucapnya pada 16 Juni 2025.
Menurut Salehuddin, lambatnya proses hukum hanya memperkuat persepsi bahwa ada kekuatan besar yang bermain di balik kematian Rusel. Padahal, lanjut dia, Rusel dikenal sebagai figur damai yang memperjuangkan hak komunitasnya dari dampak destruktif aktivitas tambang batu bara.
Pesisir Tertinggal, DPRD Kaltim Minta Aksi Nyata untuk Kutim
“Ia tidak membawa senjata, hanya membawa harapan agar truk-truk tambang tak lagi menghancurkan jalan dan kehidupan kampungnya. Tapi justru dibalas dengan pembacokan hingga tewas,” lanjutnya.
DPRD Kaltim, kata Salehuddin, tidak bisa tinggal diam. Ia menegaskan bahwa lembaganya telah dan akan terus mendesak agar aparat penegak hukum membuka progres penanganan kasus ini ke publik. Terlebih, lokasi kejadian hanya beberapa ratus meter dari wilayah tambang yang hingga kini masih aktif beroperasi.
“Kami menuntut transparansi penuh. Jika ada hambatan, sebutkan. Jangan diam. Diam itu mencurigakan, dan mencederai rasa keadilan,” tambahnya.
Salehuddin juga menyoroti upaya dialog yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Meski inisiatif tersebut penting, ia menilai itu belum cukup untuk menjawab rasa kehilangan dan ketakutan warga.
“Dialog itu bagian dari solusi sosial. Tapi luka ini adalah soal hukum. Siapa pembunuhnya? Mengapa belum ditangkap? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh negara,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar ke depan ada mekanisme perlindungan hukum khusus bagi masyarakat adat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan. Menurutnya, selama negara belum hadir secara nyata, ketimpangan antara warga dan korporasi akan terus melahirkan tragedi.
Hari Bhayangkara ke-79, DPRD Kaltim Hadir dan Beri Dukungan Untuk Peserta Lomba Menembak
