Samarinda — Kalimantan Timur selama ini menjadi lumbung penerimaan negara dari sektor tambang dan kehutanan. Namun, ironi terjadi: provinsi penghasil ini hingga kini tidak menerima satu rupiah pun dari Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut ketidakadilan fiskal tersebut sudah terlalu lama dibiarkan. Menurutnya, kontribusi besar daerah semestinya kembali dalam bentuk pembangunan nyata untuk masyarakat lokal.
“Kaltim menyumbang lebih dari separuh PNBP nasional dari tambang, tapi manfaatnya sama sekali tidak kembali ke daerah. Ini ketimpangan yang harus segera diperbaiki,” tegas Firnadi, Rabu (16/7/2025).
Kondisi serupa juga terjadi di sektor kehutanan. Dari total PNBP PKH nasional 2024 sebesar Rp3,21 triliun, Kaltim menyumbang sekitar Rp1,9 triliun. Namun hingga kini, dana bagi hasil untuk provinsi penghasil belum juga direalisasikan pemerintah pusat.
Firnadi menekankan, masalah ini bukan sekadar angka, tetapi soal keadilan dan kedaulatan ekonomi daerah. Ia mendesak pemerintah pusat segera meninjau ulang mekanisme distribusi PNBP agar daerah penghasil memperoleh haknya.
“Jika Kaltim terus diabaikan, masyarakat lokal hanya menjadi penonton atas kekayaan mereka sendiri. Harus ada keberanian untuk menegakkan hak-hak daerah,” katanya.
Ia juga menyerukan agar DBH yang menjadi hak Kaltim segera dicairkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Transparansi dan akuntabilitas, lanjutnya, harus menjadi prinsip utama agar manfaat benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal tambang atau hutan. Ini soal keadilan bagi warga Kaltim, yang selama ini memberi kontribusi besar tapi belum merasakan hasilnya,” pungkas Firnadi.
Baca juga :
