SAMARINDA — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam APBD 2026 masih cukup untuk menjalankan program Gratispol.
Meski kebutuhan anggarannya meningkat drastis dari sekitar Rp200 miliar menjadi Rp1,4 triliun, ia memastikan pendanaannya tidak akan terganggu.
Hamas menyampaikan bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan menghambat program pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, yang kini terintegrasi dalam layanan Gratispol.
Ia menegaskan bahwa kesiapan fiskal untuk mendukung program tersebut telah disiapkan sejak tahap awal pembahasan anggaran.
“Pemerintah tetap optimis. Gratispol adalah salah satu prioritas dan kami akan mengawalnya,” ucapnya.
Sebelumnya, KUA–PPAS APBD Kaltim ditetapkan sebesar Rp21,3 triliun. Namun, setelah revisi proyeksi pendapatan akibat pemangkasan TKD, APBD 2026 diperkirakan turun menjadi sekitar Rp15 triliun.
Hamas menambahkan bahwa DPRD akan mempercepat proses pembahasan APBD agar dapat dituntaskan tepat waktu. Paripurna penetapan anggaran dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2025.
Menurutnya, proyeksi APBD tahun 2026 yang berada di kisaran Rp15 triliun masih memadai untuk membiayai agenda strategis pemerintah daerah. Ia juga menepis kabar yang menyebutkan bahwa APBD Kaltim tahun depan hanya sekitar Rp13 triliun.
“APBD kita berada di sekitar 15 sekian triliun,” tukasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
