SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meski kondisi keuangan Kaltim saat ini sedang tertekan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mengingatkan bahwa pendidikan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tidak boleh menjadi sasaran efisiensi anggaran.
Ia menegaskan bahwa kewajiban mengalokasikan minimal 20 persen anggaran pendidikan sudah diatur secara jelas dalam APBD dan tidak dapat dinegosiasikan.
“Pendidikan harus mendapat posisi terdepan dalam penganggaran. Ini komitmen bersama yang harus dipatuhi,” ucapnya.
Makmur menambahkan, ketentuan 20 persen bukan hanya aturan teknis, melainkan bentuk keseriusan negara dalam mewujudkan generasi yang lebih baik. Karena itu, DPRD selalu menelaah secara detail pemenuhan persentase tersebut saat pembahasan anggaran.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa setiap program pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tidak berhenti di tengah jalan. Pemerintah, katanya, harus realistis dalam menyusun rencana kerja.
“Jangan membuat program yang jauh dari kemampuan anggaran. Itu bisa menimbulkan masalah,” tegasnya.
Makmur menyampaikan bahwa program yang belum dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran bisa dilaksanakan secara bertahap, selama pemerintah konsisten menjalankan amanat yang telah disepakati.
Di akhir, Ia juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin aktif mengawasi kebijakan pemerintah. Karena itu, setiap keputusan anggaran harus dijalankan secara tepat agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik. (An/Adv/DPRDKaltim)
