SAMARINDA – Kekurangan tenaga medis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan DPRD. Ketua Komisi IV, H. Baba, menyebut defisit dokter dan tenaga kesehatan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sudah masuk kategori darurat.
“Jumlah dokter hanya sekitar 2.000, padahal idealnya dua kali lipat. Ini masalah struktural, bukan sekadar teknis,” kata Baba, Jumat (25/07/2025).
Ia mendorong program beasiswa kedokteran dengan pola ikatan dinas, agar lulusan wajib kembali bertugas di daerah asal sehingga distribusi tenaga medis lebih merata. Komisi IV juga berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan rumah sakit milik Pemprov Kaltim untuk menghimpun data kebutuhan di lapangan.
Selain itu, Baba menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur kesehatan yang merata dan pemanfaatan layanan telemedicine untuk menjangkau wilayah terpencil.
Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, menambahkan dari 188 Puskesmas di Kaltim, sebanyak 48 masih kekurangan tenaga kesehatan mulai dari dokter umum, analis laboratorium, hingga tenaga kefarmasian.
“Perbedaan kualitas layanan antara kota besar dan pelosok sangat jelas. Kebijakan jangan hanya fokus di Samarinda atau Balikpapan,” ujarnya.
Andi, yang juga berlatar belakang dokter, menekankan perlunya penyesuaian implementasi telemedicine dengan kondisi infrastruktur lokal.
Baba dan Andi sepakat bahwa pemerataan layanan kesehatan adalah tanggung jawab moral pemerintah. “Ini bukan sekadar fasilitas, tapi hak dasar warga negara. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat kota,” tutup Baba.
Baca juga :
