Samarinda – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, mewakili Ketua DPRD Kaltim dalam Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diduga terlibat praktik premanisme. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Bina Bangsa, Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu (11/5/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Deputi Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto, Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, unsur Forkopimda, dan perwakilan pimpinan ormas se-Kaltim.
Forum ini merupakan langkah sinergis antara pusat dan daerah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta mencegah aktivitas ormas yang menyimpang dari peran sosialnya.
Gubernur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum, mengapresiasi penyelenggaraan rapat ini, mengingat posisi strategis Kaltim sebagai wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita tidak bisa membiarkan aktivitas ormas yang menyimpang dari hukum. Ini menyangkut stabilitas politik, keamanan, dan iklim investasi Kaltim,” tegasnya.
Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara terpadu, tegas, dan tetap berlandaskan hukum serta keadilan.
Dalam forum itu, Sapto menyampaikan bahwa DPRD Kaltim bersama aparat penegak hukum akan melakukan pemetaan terhadap seluruh ormas yang beroperasi di Kaltim.
“Kita akan profilkan ormas ini. Apakah mereka berkontribusi atau justru meresahkan masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa ormas yang terbukti melakukan praktik ilegal seperti pungli harus ditindak sesuai hukum.
“Kalau dibiarkan, ini bisa merusak iklim investasi di daerah,” tegas Sapto.
Ia juga menyebut Pemprov Kaltim akan bertindak sebagai penghubung antar lembaga seperti TNI, Polri, kejaksaan, dan BIN, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan.
Kesbangpol akan diperkuat fungsinya dalam pendataan, pengawasan, dan pembinaan ormas. Sementara itu, pemerintah juga merencanakan pembentukan satuan tugas khusus investasi untuk melindungi proyek dari intimidasi, pemalakan, atau konflik lahan.
Selain pendekatan hukum, forum ini juga menekankan pentingnya dialog terbuka antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, agar potensi konflik sosial dapat dicegah sejak dini.
Sebagai penutup, Sapto menilai forum ini sebagai momentum untuk menyatukan pemahaman dan komitmen lintas lembaga.
“Ormas didirikan untuk membangun masyarakat dan negara. Niat baik ini harus terus dijaga,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas dari pusat akan diturunkan ke daerah dan pembinaan akan dilakukan secara menyeluruh, mengingat latar belakang ormas yang beragam.
“Karena ormas terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, maka pembinaannya pun harus dilakukan secara tepat dan menyeluruh,” pungkasnya.
Baca juga :
