SAMARINDA — Persoalan distribusi pupuk subsidi yang terus dikeluhkan petani kembali menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan perlunya perbaikan sistem penyaluran agar pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak menambah beban petani di lapangan.
Guntur menjelaskan meski keluhan petani kerap disampaikan kepada pemerintah daerah, kewenangan penyaluran pupuk subsidi sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Masalah pupuk ini tidak pernah selesai, sementara penyelesaiannya bukan pada kewenangan provinsi,” ucapnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim berencana memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait guna memperbaiki mekanisme pengawasan dan distribusi pupuk subsidi.
Ia juga mendorong pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi lokal sebagai penyalur resmi. Menurutnya, kedekatan BUMDes dengan masyarakat akan memudahkan proses pendataan petani dan kebutuhan pupuk secara lebih akurat.
“Dengan BUMDes yang turun langsung, distribusi bisa lebih tepat sasaran sekaligus memberi nilai tambah bagi desa,” jelas Guntur.
Guntur menekankan pupuk subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi petani. Namun, di lapangan masih ditemukan indikasi penyimpangan akibat lemahnya pengawasan, sehingga pelibatan BUMDes diharapkan mampu menutup celah tersebut.
Ia menambahkan transparansi data serta pengawasan berkelanjutan perlu diperkuat agar program pupuk subsidi benar-benar mendukung peningkatan produksi pertanian di Kaltim.
“Ini langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pupuk dan membantu petani kita,” pungkasnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
