SAMARINDA — Upaya pemerintah memperluas jaringan listrik hingga ke wilayah pelosok dinilai sebagai langkah nyata dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menilai program elektrifikasi mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam menghadirkan akses energi bagi daerah yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan.
Makmur menjelaskan kebijakan elektrifikasi tidak diambil secara tergesa-gesa karena menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah menghadirkan listrik hingga ke desa-desa merupakan hasil dari perencanaan yang matang.
“Di daerah saya, listrik sudah bisa menjangkau hingga desa,” ucapnya.
Ia menyebut Program Listrik Desa (LISDES) yang dijalankan Kementerian ESDM bersama PLN sebagai langkah konkret dalam pemerataan energi.
Program tersebut, kata dia, menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal bagi daerah yang belum terhubung jaringan utama.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga kurang mampu agar masyarakat dari berbagai lapisan dapat menikmati layanan energi secara setara.
Makmur mengakui, dari sisi bisnis, perluasan jaringan listrik ke wilayah terpencil tidak selalu menguntungkan. “Untuk menjangkau 50 rumah, jaraknya bisa 30 kilometer. Secara bisnis tentu berat,” jelasnya.
Namun demikian, ia menilai pemerataan listrik membawa dampak luas, terutama bagi sektor pendidikan. Ketersediaan penerangan, pemanfaatan perangkat teknologi, hingga dukungan pembelajaran digital sangat bergantung pada pasokan listrik yang memadai.
Meski begitu, ia mencatat masih terdapat sekolah-sekolah yang belum menikmati pasokan listrik secara stabil.
“Saya apresiasi pemerintah pusat yang mampu menghadirkan listrik ke banyak wilayah. Untuk daerah sangat terpencil, biasanya menggunakan listrik komunal. Di kampung saya sendiri dulu tak terpikir bisa mendapat akses ini,” tutupnya. (An/Adv/DPRDKaltim)
