SAMARINDA — Fraksi PDI Perjuangan mengulas sejumlah isu teknis dalam RAPBD Kaltim 2026, mulai dari porsi belanja pegawai, penanganan stunting, hingga rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Dalam pandangan umum yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-45, Anggota DPRD Kaltim Sugiyono menjelaskan bahwa fraksi menyoroti dominasi belanja pegawai yang dinilai “terlalu fantastis” dibanding total belanja daerah. PDIP meminta Pemerintah Provinsi menata ulang komposisi anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat melalui program-program pro rakyat.
Fraksi juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang merosot dari Rp9,33 triliun menjadi Rp3,13 triliun atau sekitar 66 persen. Kondisi ini dinilai harus diimbangi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi secara real-time.
Pada sektor kesehatan, PDIP mendorong pemerintah memperkuat program percepatan penurunan stunting dengan menggunakan data by name by address yang akurat, integrasi intervensi gizi, serta penguatan kader kesehatan.
“Fraksi menilai penanganan stunting adalah investasi bagi masa depan generasi Kaltim sehingga harus diperluas terutama untuk keluarga kurang mampu dan wilayah minim akses kesehatan,” jelasnya.
Sorotan paling tegas disampaikan terkait rencana pemotongan DBH oleh pemerintah pusat. PDIP secara tegas menolak kebijakan tersebut dan menilai langkah itu tidak adil bagi daerah penghasil seperti Kaltim.
“Bahkan fraksi menyebut, jika diplomasi Pemprov tidak direspons pusat, aspirasi masyarakat perlu diberi ruang,” ujarnya.
Fraksi menutup pandangan dengan menegaskan bahwa seluruh kritik disampaikan untuk memastikan APBD 2026 tetap pro rakyat, selaras dengan ajaran Bung Karno bahwa pembangunan harus diabdikan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim. (An/Adv/DPRDKaltim)
