SAMARINDA — Defisit tenaga kesehatan (nakes) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi perhatian serius. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai krisis ini harus diatasi dengan strategi yang cepat dan berkelanjutan.
Berdasarkan data, Kaltim masih kekurangan sekitar 4.000 tenaga kesehatan, terutama di daerah pedalaman, terpencil, dan perbatasan. Situasi ini membuat akses masyarakat terhadap layanan dasar kesehatan jauh dari memadai.
“Kalau kondisi ini dibiarkan, masyarakat di pelosok akan selalu tertinggal dalam hal layanan medis. Padahal kesehatan itu hak dasar,” ujar Andi Satya, Jumat (18/7).
Sebagai langkah jangka pendek, ia mendorong optimalisasi telemedis. Dengan semakin meluasnya jaringan internet, teknologi ini bisa menjembatani keterbatasan tenaga medis yang harus melayani wilayah luas.
“Telemedis memungkinkan dokter di kota tetap bisa memberikan pelayanan kepada pasien di pelosok tanpa harus hadir langsung,” jelasnya.
Untuk solusi jangka panjang, Andi mengusulkan program beasiswa kedokteran berbasis ikatan dinas. Skema ini akan mengikat penerima beasiswa untuk kembali mengabdi di daerah asal setelah lulus, sehingga distribusi tenaga medis lebih merata.
“Dengan pola ini, sejak awal mahasiswa kedokteran sudah tahu kewajiban mereka. Ini cara paling realistis untuk memastikan daerah terpencil tidak terus kekurangan dokter,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Andi juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, baik lokal maupun nasional, agar penyiapan dan penempatan tenaga kesehatan berjalan lebih sistematis.
“Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Harus ada kerja sama dengan kampus untuk memastikan suplai tenaga medis tersedia,” tambahnya.
Ia mengingatkan, geliat pembangunan besar menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh membuat sektor kesehatan terabaikan.
“Fondasi pembangunan itu kesehatan. Percuma IKN berdiri megah, tapi warga di sekitarnya masih kesulitan bertemu tenaga medis,” pungkasnya.
Baca juga :
